Malek Mahmud Diundang Presiden SBY ke Istana Negara

Banda Aceh - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seorang tokoh perdamaian Aceh Malek Mahmud ke Istana Negara dalam rangka silaturahmi membahas berbagai persoalan Aceh dan upaya penyelamatan perdamaian sekaligus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kisruh Pemilukada Aceh yang belum menemukan titik terang.

Untuk memenuhi undangan tersebut, Malik Mahmud meminta pendapat, saran dan masukan dari kalangan tokoh Aceh dan politukus lintas partai tentang apa saja yang akan menjadi masukan bagi Presiden SBY sebagai solusi penyelsaian Aceh.

Malik Mahmud yang dikenal sebagai Pemangku Wali Nanggroe pasca meninggalnya Tgk Hasan Ditiro, khusus diundang Presiden guna membahas berbagai hal tentang Aceh, termasuk masalah kisruh Pemilukada yang hingga kini belum terselesaikan dengan sempurna.

"Pernyataan Malek Mahmud itu langsung disampaikan beliau saat halal bihalal lintas Partai di kediaman Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (19/9).

Dalam pertemuan halal bihalal pada Sabtu (18/9) malam itu selain Malik Mahmud juga hadir sejumlah tokoh lain seperti dari Partai Aceh ada Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muhammad Yahya, Kamaruddin Abubakar, Syarifuddin Hasyim, dan Fachrul Razi. Sedangkan dari partai nasional, ada Ketua Golkar Aceh Sulaiman Abda, Ketua PKPI Firmandes, Ketua DPW Partau Bulan Bintang (PBB) Aceh Erli Hasyim, dari Ketua Parlok Partai Daulat Atjeh (PDA) Mujibussabri, dan Ketua DPD PDIP Karimun Usman.

Dalam pertemuan halal bihalal itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Usman menyampaikan, agar Malik Mahmud saat menghadap Presiden SBY menyerahkan surat yang pernah dikirim ke SBY dari lintas partai 15 Juli 2011 lalu tentang Pemilukada Aceh. Hanya saja, surat itu hingga saat ini belum ada jawaban dari Presiden.

Sepakat

Karimun juga mengharapkan Malik yang akrap disapa Mentro Malik itu, agar meminta kepada Presiden supaya mengajak lembaga tinggi negara lainnya MK, BPK, DPR dan MA untuk sama-sama sepakat dengan UU No 11 tentang Pemerintah Aceh agar jangan lagi di kutak-katik dari kepeutusan awal yang telah dibuat.

Dalam halal bihalal di rumah Ketua DPD Demokrat Aceh, Mawardy Nurdin, lanjut Karimun, Malik Mahmud menyatakan apa yang diperjuangkannya selama ini bukan untuk penetingan Partai Aceh atau KPA, namun demi Aceh dan Indonesia secara menyeluruh.

Sebab, bagaimanapun Aceh adalah bagian dari NKRI dan NKRI itu adalah Aceh. Karenanya, kedamaian yang ada di Aceh ini harus terus dipertahankan tanpa ada yang terkutak-katik dengan hal-hal yang bisa mengganggu makna perdamaian tersebut. "Saya memberi apresiasi dari komitmen Mentroe Malek demi penyelamatan perdamaian Aceh," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman.

Dalam pertemuan dengan Presiden SBY nanti, Malik Mahmud direncanakan akan didampingi sejumlah politisi Partai Aceh seperti Dr Zaini Abdullah, Muzakir Manaf. Hanya saja, sejauh ini belum ada tanggal pasti dari pemenuhan undangan tersebut.

Di sisi lain, Karimun juga mengharapkan, jangan ada dikotomi antara Partai lokal dengan partai nasional. Sehingga situasi politik Aceh tidak akan terus memanas setiap saat. Melainkan partai politik lokal dan partai politik nasional adalah sama dalam kancah politik di daerah dan nasional. "Semua pihak harus bisa berbesar hati untuk menyelamatkan perdamaian di Aceh ini, jangan dengan sengaja atau tidak merusak perdamaian," ujar Karimun.

(Analisa)

Posted in: Aceh,Berita