Warga Aceh Bersyukur Tari Saman jadi Warisan Dunia

BANDA ACEH - Masyarakat Aceh menyatakan bangga dan bersyukur atas ditetapkannya tari Saman oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia yang memerlukan perlindungan mendesak.

Saman merupakan warisan budaya Aceh pertama yang mendapat pengakuan dunia secara sah.

“Kita pantas bersyukur dan masyarakat Aceh patut berbangga atas ditetapkannya tari Saman, artinya aspek budaya ke Acehan ini sudah menjadi aset bangsa Indonesia yang diakui dunia, kita perlu bersyukur,” kata Ketua Majelis Adat Aceh, Teungku Badruzzaman Ismail kepada okezone di Banda Aceh, Kamis (24/11/2011).

Menurut Badruzzaman, kita tak perlu larut berlebihan dalam eforia ini, namun yang harus dilakukan adalah mengembangkan dan memperkaya lagi secara intensif tarian yang berasal dari tanah Gayo itu.

Tari Saman, kata dia, jangan hanya dilihat dari gerak seninya saja tetapi masyarakat juga harus mengerti makna yang terkandung dalam kesenian tersebut.

Dalam tari saman, setiap gerak memiliki makna dan syair yang dialunkan dalam tarian juga sarat dengan pesan moral dan dakwah agama yang harus diresapi dan direnungi oleh masyarakat.

Badruzzaman menambahkan, tari Saman harus diajarkan kepada generasi muda Aceh agar setidaknya mereka tahu dengan gerak dan makna dari tarian tersebut. “Jangan sampai hilang di daerah asalnya,” kata dia.

Dia meminta agar tarian Saman intens ditampilkan pada setiap-setiap even atau festival di Indonesia khususnya di Aceh.
(rhs)

 

okezone.con

Read more »

Jemaah Haji Asal Aceh dan DKI Iri Jemaah Lain di Mekkah

MEKKAH – Perlakuan berbeda yang diterima khusus oleh jamaah hasi asal DKI Jakarta membuat resah jamaah lain. Untuk itu meski mereka mendapat layanan khusus karena menggunakan dana APBD Pemda DKI Jakarta, bentuk layanan yang ada hendaknya ke depan perlu dipikirkan ulang. Ini penting agar jamaah haji lain tak merasa dianaktirikan.

“Kami tahu fasiltas makan selama di Makkah dan angkutan bus khusus itu di danai APBD DKI Jakarta. Tapi kami harapkan perlu diformat ulang karena membuat cemburu jamaah lain. Ini masalahnya. Kami selalu dianggap lebih mengkhususkan mereka,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Arsyad Hidayat.
Menurut Arsyad, keluhan ini pun sudah disampaikannya kepada anggota DPD. Untuk itu ke depan soal ini diharapkan segara ada penyelesaian atau jalan keluarnya secara baik. Pemberian fasilitas lain tampaknya bisa dijadian alternatif.

“Untuk biaya uang makan dan angkutan yang selama ini dibayar oleh Pemda DKI, bisa ditukarkan dengan pemberian fasilitas penginapan yang lebih baik kepada para jamaahnya. Misalnya gedungnya menjadi lebih bagus dan dekat ke Masjidil Haram. Ini lebih bijak sebab tidak menimbulkan sikap iri dari jamaah lain. Atau juga bisa berbentuk uang tunai sebagai pengganti pemberian makanan tersebut,” katanya.

Menurut dia, pemberian fasilitas ini jelas menimbulkan masalah. Apalagi banyak jamaah asal dari luar DKI yang sama-sama bergabung dalam satu kelompok terbang (Kloter) dan satu gedung pemondokan dengan mereka. Jadi sangat terasa ganjil ketika ada orang yang diberlakukan berbeda, meski tinggal dalam satu rombongan yang sama.

“Kami sering diprotes jamaah lain atas soal ini. Dalam soal bus misalnya, ada anggota jamaah DKI yang tinggal bersama rombongan lain dijemput bus sedangkan jamaah lain satu kloter yang tidak mendapatkan fasilitas itu karena berasal dari Lampung atau Banten. Celakanya ketika penumpang lain mau ikut naik ke bus, mereka pun dilarang,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Gorontalo, Rachmiyati Jahja, sepakat atas usulan tersebut. Menurut dia adanya fasilitas khusus yang didapat oleh jamaah haji dari daerah tertentu memang tak boleh menimbulkan sikap iri dari jamaah lain.

“Pemda kami di Gorontalo juga punya alokasi dana untuk jamaah hajinya. Tapi dana yang diberikan itu tidak diwujudkan seperti yang terjadi pada jamaah DKI Jakarta. Dana APDB yang kami alokasikan itu diberikan untuk menghajikan para imam masjid yang ada di wilayah kami yang berusia lanjut dan tak mampu berhaji. Jadi layanan khusus di dalam memberikan fasilitas kepada jamaah haji memang perlu dilakukan dengan bijak,” katanya.

Selain jamaah haji DKI Jakarta sebenarnya ada juga jamaah lain yang mendapatkan perlakuan khusus selama tinggal di Makkah. Mereka adalah jamaah asal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masing-masing mendapatkan uang senilai 1.500 real setibanya di Makkah.

Namun berbeda dengan DKI Jakarta, uang yang diterima oleh jamaah haji asal Aceh yang jumlahnya mencapai 5.000 orang itu bukan berasal dari kas pemda. Uang itu merupakan hasil dari usaha tanah wakaf yang selama ini dipunyai oleh jamaah haji asal Aceh yang berada di Makkah.

“Siapapun jamaah haji asal Aceh akan mendapat kartu yang nanti ketika di Makkah akan ditukarkan dengan uang 1.500 real. Dan ini uang khusus kepada jamaah asal embarkasi Aceh saja.Orang Aceh yang berangkat dari embarkasi lain tidak mendapatlannya,” kata jamaah asal Aceh, Nasruddin.

Read more »

Dubes RI: Indonesia Ditertawakan Dunia

Tanpa bermaksud mempersoalkan lagi hasil sidang itsbat penetepan 1 Syawal 1432 H yang dilakukan kemarin (Senin, 29/8) di Jakarta, Dutabesar RI untuk Switzerland dan Liechtenstein, Djoko Susilo, mengatakan dirinya kesulitan menghadapi pertanyaan dari para koleganya, duta besar negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).

“Sekarang kita ditertawaakan dunia. Saya susah sekali menjawab pertanyaan teman-teman sejawat dubes negara-negara OKI. Kita kok nyleneh sendiri (melaksanakan Idul Fitri pada hari Rabu),” ujar Djoko, (Selasa, 30/8).

Berbeda dengan Indonesia, hampir semua negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah menggelar shalat Ied pada hari Selasa. Umumnya mereka menggunakan metode hisab atau perhitungan yang diperkuat dengan metode rukyat atau pengamatan kehadilan hilal. Penggabungan kedua metode ini membuat perhitungan mengenai awal bulan Syawal menjadi lebih akurat.

Untuk memuaskan si penanya, Djoko mengatakan bahwa penentuan tanggal 1 Syawal itu untuk Indonesia. Adapun masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri diminta taat dan patuh pada keputusan Islamic Center setempat Djoko khawatir banyak pihak di Indonesia yang terjebak pada pendekatan kuno di masa lalu. Sementara di Eropa, masyarakat umumnya percaya pada kemampuan teknologi. Toh, bukankah manusia sudah sampai ke bulan?

Mantan angota DPR dan mantan wartawan itu mengingatkan bahwa Islam terkait erat dengan iman, ilmu dan amal. Islam adalah agama yang mengagungkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari keyakinan akan ketauhidan Tuhan Yang Maha Kuasa. “Jadi kalo sekarang sudah ada teknologi tingggi mestinya soal mengintip hilal ya pakai teknologi,” ujarnya lagi.

Di masa depan, Djoko berharap agar pemerintah melalui Kementerian Agama bersikap netral dalam penentuan 1 Syawal ini. Posisi pemerintah idealnya, menurut dia, adalah sebagai fasilitator yang tak perlu ikut campur tangan, apalagi memberikan stempel berupa keputusan. “Sebaiknya hal seperti ini biar diurus MUI dan ormas Islam saja tanpa dicampuri birokrat. Ndak bagus kesannya,” demikian Djoko.  

RakyatMerdeka

Read more »

Jemaah Umroh Asal Aceh Melonjak Dua Kali Lipat

Banda Aceh - Minat warga Aceh untuk melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Mekah mengalami peningkatan hingga 100 persen.

Untuk wilayah banda Aceh saja, total jamaah umrah telah mencapai 700 orang lebih dalam setahun terakhir, seperti dikutip dari Antara. Tahun sebelumnya, jumlah warga Aceh yang melakukan umrah hanya 150 orang.

Terjadinya lonjakan jamaah umrah dikarenakan kuota haji untuk wilayah Aceh tidak mampu menampung antusiasme calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji. Untuk bisa berhaji tahun ini saja, calon jamaah harus masuk waiting list (daftar tunggu) selama sebelas tahun.

Karena itu, sambil menunggu giliran berhaji ke Mekah, para jamaah asal Aceh banyak yang melakukan umrah terlebih dulu. Umumnya, banyak dari mereka melakukan umrah pada bulan Maret dan Juni.

Untuk bulan Agustus jumlah jemaah umrah tidak terlalu banyak, karena berangkat di bulan puasa menyedot biaya lebih mahal. Bulan-bulan biasa harganya murah karena harga tiket dan sewa hotel juga murah.

Sebenarnya jumlah warga Aceh yang melakukan umrah melebihi 700 orang, namun ada yang berangkat melalui berbagai travel di Medan, sehingga tidak dimasukkan dalam data keberangkatan dari Aceh. 

WartaNews

Read more »

Dubes AS : Aceh Harus Tampil Menarik

Dubes AS Untuk Indonesi | google

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh ke depan diminta agar dapat berbenah diri, agar bisa tampil lebih menarik, terutama dalam bidang pengelolaan lingkungan, agar ada perbedaan dan lebih spesifik dibanding daerah lain di Indonesia. Dengan begitu, akan ada banyak investor lebih menarik untuk datang.

Demikian ungkap Duta Besar Amerika (AS) untuk Indonesia Scot Marciel kepada wartawan dalam konferensi pers pada acara malam bersama alumni Amerika di Hotel Hermes Falace, Banda Aceh, Senin (10/1) malam.

Ia menambahkan, untuk menarik minat investor datang dan berinvestasi di Aceh, Pemerintah Aceh harus pandai mengambil hati sejumlah perusahaan di AS supaya datang dan berinvestasi. Caranya, Aceh harus tampil menarik sehingga investor datang menanamkan modalnya.

Marciel mengaku kagum atas ketabahan masyarakat Aceh dalam menerima banyak cobaan, mulai dari musibah gempa dan tsunami, pemerintah AS juga ikut membantu dalam proses rehabilitas rekontruksi Aceh dan keberhasilan Aceh menempuh jalan damai dalam menyelesaikan sengketa akibat konflik.

Pemerintah AS akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan membantu putra-putri Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan ke AS dengan menyediakan beasiswa.

Selain membantu dalam  bidang pendidikan pemerintah Amerika juga terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu dalam bidang lingkungan. ”Kami berharap semua kerja sama yang pernah dilakukan akan terus berlaanjut," harapnya.

suara pembaruan

Read more »

Gugatan Warga Aceh terhadap Exxon Dilanjutkan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengadilan Tinggi Federal di Amerika Serikat kembali memproses gugatan hukum warga sipil Indonesia terhadap ExxonMobil Corp. Exxon dituduh bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan dan penyiksaan oleh tentara penjaga lapangan gas yang terletak di Provinsi Aceh itu.

Pengadilan tinggi di Distrik Columbia Circuit, Amerika Serikat, menyatakan pada akhir pekan lalu bahwa Putusan 2-1 oleh panelis hakim dua tahun silam adalah keliru. Sebelumnya, hakim menolak memproses kasus tersebut. Pengadilan juga kembali memproses gugatan hukum sejumlah warga sipil Indonesia yang diajukan pada 2005.

Berdasarkan Statuta Alien Tort pada 1789, Exxon dapat dimintai pertanggungjawaban. Peraturan tersebut membolehkan warga negara asing melakukan gugatan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat atas tindakan kekerasan yang menyalahi hukum internasional.

Hakim Judith Rogers menyatakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan kejahatan yang dilakukan agen mereka. "Ini menjadi anomali bila korporasi dikebalkan dari tuntutan hukum yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum internasional," katanya seperti dilansir Dowjones hari ini Senin 11 Juli 2011.

Adapun hakim Brett Kavanaugh memiliki pendapat berbeda. Dia mengatakan hukum internasional memang tidak memberi kekebalan terhadap korporasi. Namun Kavanaugh mengingatkan kembali dilanjutkannya proses hukum ini dapat berdampak pada hubungan birokrasi antara Indonesia dan Amerika.

Gugatan hukum sejumlah warga Indonesia ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Sekelompok warga menyatakan tentara Indonesia yang bertugas menjaga lapangan gas milik Exxon telah membunuh, menculik, memperkosa, dan menculik masyarakat sekitar.

Penyiksaan terjadi sejak 1999 hingga 2001, selama perang sipil di wilayah tersebut. Penggugat menyatakan Exxon-lah yang menyewa para tentara. Sebagian lainnya menuntut Exxon atas tindak pidana, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perusakan.

"Kami berharap sidang segera berlangsung," ujar Agnieszka Fryszman, pengacara kelompok warga yang menuntut Exxon. "Warga telah menunggu hampir sepuluh tahun, dan mereka memiliki bukti untuk diajukan di pengadilan nanti."

Juru bicara Exxon, Patrick Mcginn, menyatakan tuntutan warga tidak berdasar. Perusahaan migas ini selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku. "Kami mengutuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk apa pun," katanya.

Pemerintah Indonesia juga keberatan terhadap gugatan tersebut. Pemerintah kabarnya telah melayangkan surat ke Departemen Hukum Amerika Serikat. Kasus ini dinilai masih berada dalam kedaulatan hukum Indonesia.

http://www.tempointeraktif.com

Read more »

Museum Tsunami Segera Dibuka Kembali untuk Masyarakat

Banda Aceh - Museum Tsunami Aceh yang selama setahun terakhir ditutup untuk pelaksanaan renovasi setelah selesai dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, dalam waktu dekat akan segera dibuka kembali untuk masyarakat (umum).

Sebelumnya, museum yang berada di sekitar lapangan Blang Padang Banda Aceh tersebut masih kosong, dan saat ini telah diisi dengan berbagai jenis benda peninggalan bencana tsunami oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dilengkapi foto-foto display bersejarah.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Jumat (6/5) melakukan peninjauan langsung ke lokasi Museum Tsunami tersebut menjelang dibuka secara resmi untuk masyarakat pada 8 Mei 2011. Ia juga menyatakan, pengelolaan museum akan dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dengan membentuk sebuah UPTD Khusus.

"Pengelolaan Museum Tsunami ini ada kecenderungannya oleh pemerintah provinsi, semacam UPTD Khusus nanti. Sedangkan untuk dana operasional sementara ini dibantu oleh Kementerian ESDM dan juga untuk perawatannya selama empat tahun ke depan," ujar Irwandi Yusuf, kepada wartawan di sela-sela peninjauan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga didampingi Anggota DPR-RI asal Aceh, Drs M.Nasir Djamil, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Rasyidah M Dallah dan beberapa staf Kementerian ESDM. Diakui, isi museum tersebut belum begitu representatif karena kebanyakan hanya menampilkan berupa foto-foto yang diabadikan saat tsunami, begitupun dinilai untuk sementara sudah mewakili.

"Kita bisa lihat beberapa gambarnya dengan display tadi yang ditampilkan secara berurutan melalui layar LCD. Juga ada informasi tentang bencana gempa bumi dan tsunami yang bisa kita lihat di dalamnya," jelas Irwandi.

Profesional

Gubernur berharap pengelolaan Museum Tsunami harus dilakukan secara profesional, sehingga keberadaannya memberi manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata Aceh umumnya, dan Kota Banda Aceh khususnya."Bagi kami, yang penting museum itu harus dikelola dengan baik, sehingga aset wisata itu selalu terjaga," ujarnya.

Museum Tsunami dibangun dekat Blang Padang, yakni lapangan terbuka di pusat ibukota Banda Aceh dengan dilengkapi berbagai fasilitas. Museum dibangun semasa BRR Aceh-Nias dengan anggaran mencapai Rp70 miliar.

Selain sebagai tempat memamerkan barang peninggalan tsunam 26 Desember 2004 lalu, gedung itu juga memiliki fasilitas seperti ruang lukisan bencana, diorama, pustaka, ruang 4 dimensi dan kafe. Rencananya pembukaannya dilaksanakan bertepatan dengan ivent Aceh Fair 2011 di lapangan Blang Padang 8-15 Mei 2011.

Museum ini terdiri dari tiga lantai dan satu lantai dasar. Uniknya, lantai satu merupakan area terbuka yang bisa dilihat dari luar dan untuk duduk santai. Letaknya juga sangat dekat dengan inti kota, yakni di Jalan Iskandar Muda Banda Aceh.

Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Rasyidah M Dallah mengungkapkan, museum ini tidak didesain mencerminkan penderitaan dan kedukaan masyarakat Aceh ketika bencana, melainkan sebagai bukti peringatan bahwa Aceh pernah dilanda bencana yang banyak menelan korban dan kini sudah bangkit berdiri kembali membenahi diri. Museum lebih dekat dengan fungsi wisata.dan akan menjadi obyek sejarah, menjadi pusat penelitian dan pembelajaran tentang bencana tsunami serta sebagai simbol kekuatan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana maha dahsyat itu.

"Museum ini dibuat sebagai warisan kepada generasi mendatang dalam bentuk pesan bahwa di daerahnya pernah terjadi bencana gelombang tsunami dan untuk mengingatkan bahaya bencana gempa bumi dan tsunami yang mengancam wilayah Indonesia patut untuk terus diwaspadai," ujarnya.

Read more »