8:54 PM
Fadel Aziz Pase
 |
| Teuku Zulkhairi | Facebook |
BANDA ACEH - Ketua Senat Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar Raniry Banda Aceh, Teuku Zulkhairi meminta pilkada Aceh yang akan digelar 14 November 2011 tidak ditunda.
"Penundaan pilkada akan merugikan rakyat. Karena itu, kami meminta pesta demokrasi ini tidak ditunda," kata Teuku Zulkhairi di Banda Aceh, sore ini.
Sebelumnya, KIP Provinsi Aceh telah menetapkan tahapan pilkada berdasarkan surat keputusan Nomor 1 Tahun 2011 tertanggal 12 Mei 2011 bahwa hari pemungutan suara dijadwalkan 14 November 2011.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut digelar serentak dengan pilkada 13 bupati dan empat wali kota beserta wakil dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Namun, sejumlah partai politik baik yang memiliki kursi di DPRA maupun tidak. meminta pilkada ditunda. Kesepakatan penundaan itu disimpulkan setelah pimpinan partai politik duduk bersama di Banda Aceh.
Menurut dia, permintaan penundaan tersebut terjadi karena Gubernur Aceh tidak mengesahkan rancangan qanun pilkada menjadi qanun yang telah disetujui DPRA.
Alasan tidak disahkannya, kata dia, karena rancangan qanun tersebut tidak mengakomodasi calon perseorangan karena masih mengacu kepada Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Padahal, Pasal 256 UUPA yang mengatur calon perseorangan hanya sekali tersebut telah dibatalkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk itu, kata dia, DPRA sebaiknya segera berpikir ulang untuk menerima kehadiran calon independen dan partai politik mengurungkan niatnya meminta pilkada ditunda.
Ia mengatakan, penundaan pilkada bukanlah solusi atas prediksi konflik menjelang pilkada. Justru keinginan partai politik menunda pilkada bisa melahirkan konflik di tengah masyarakat.
"Alasan penundaan harus logis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penundaan tidak bisa dilakukan hanya karena konflik regulasi yang terjadi saat ini menjelang pilkada Aceh," katanya.
Ia menyebutkan, faktor yang bisa menunda pilkada, seperti bencana alam maupun kerusuhan tidak terlihat. Anggaran pilkada pun sudah disediakan.
Oleh karena itu, kata dia, rakyat harus bersuara melawan permintaan penundaan pilkada yang hanya praktik politik pragmatis partai politik tersebut.
"Pendukung calon perseorangan tentu tidak ingin pilkada ditunda. Mereka tentu akan menggugat karena kandidat yang mereka usung batal bertarung pada pilkada," kata Teuku Zulkhairi.
"Penundaan pilkada akan merugikan rakyat. Karena itu, kami meminta pesta demokrasi ini tidak ditunda," kata Teuku Zulkhairi di Banda Aceh, sore ini.
Sebelumnya, KIP Provinsi Aceh telah menetapkan tahapan pilkada berdasarkan surat keputusan Nomor 1 Tahun 2011 tertanggal 12 Mei 2011 bahwa hari pemungutan suara dijadwalkan 14 November 2011.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut digelar serentak dengan pilkada 13 bupati dan empat wali kota beserta wakil dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Namun, sejumlah partai politik baik yang memiliki kursi di DPRA maupun tidak. meminta pilkada ditunda. Kesepakatan penundaan itu disimpulkan setelah pimpinan partai politik duduk bersama di Banda Aceh.
Menurut dia, permintaan penundaan tersebut terjadi karena Gubernur Aceh tidak mengesahkan rancangan qanun pilkada menjadi qanun yang telah disetujui DPRA.
Alasan tidak disahkannya, kata dia, karena rancangan qanun tersebut tidak mengakomodasi calon perseorangan karena masih mengacu kepada Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Padahal, Pasal 256 UUPA yang mengatur calon perseorangan hanya sekali tersebut telah dibatalkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk itu, kata dia, DPRA sebaiknya segera berpikir ulang untuk menerima kehadiran calon independen dan partai politik mengurungkan niatnya meminta pilkada ditunda.
Ia mengatakan, penundaan pilkada bukanlah solusi atas prediksi konflik menjelang pilkada. Justru keinginan partai politik menunda pilkada bisa melahirkan konflik di tengah masyarakat.
"Alasan penundaan harus logis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penundaan tidak bisa dilakukan hanya karena konflik regulasi yang terjadi saat ini menjelang pilkada Aceh," katanya.
Ia menyebutkan, faktor yang bisa menunda pilkada, seperti bencana alam maupun kerusuhan tidak terlihat. Anggaran pilkada pun sudah disediakan.
Oleh karena itu, kata dia, rakyat harus bersuara melawan permintaan penundaan pilkada yang hanya praktik politik pragmatis partai politik tersebut.
"Pendukung calon perseorangan tentu tidak ingin pilkada ditunda. Mereka tentu akan menggugat karena kandidat yang mereka usung batal bertarung pada pilkada," kata Teuku Zulkhairi.
Posted in: Aceh,Berita,Hukum,Politik
