1:03 PM
Fadel Aziz Pase
BANDA ACEH – Riak-riak panas menjelang pemilihan Gubernur Aceh yang digelar 14 November mendatang terus mengalir. Elit dan pimpinan politik lokal dan partai politik nasional Aceh, merekomendasikan perlunya penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2011.
Rekomendasi tersebut semakin menjelaskan situasi bahwa saat ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, tidak didukung oleh mayoritas elit politik yang ada di Aceh. Ketidakberpihakan para elit politik di Aceh ini mengindikasikan bahwa saat ini Irwandi sudah berjalan sendirian dan sudah ditinggalkan oleh para elit partai.
Penilaian ini disampaikan oleh analis politik dari Centra Politika, Gading HS, kepada Waspada Online, hari ini. Menurutnya, posisi Irwandi yang saat ini mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada Aceh melalui jalur independen, sudah dalam situasi terjepit.
Hal ini dikarenakan tidak ada satu partai pun yang secara lugas dan terang-terangan menyatakan untuk mengakomodasi adanya calon independen. “Secara tidak langsung sikap politik para pimpinan parpol yang ada di Aceh yang menghendaki adanya penundaan Pemilukada menjelaskan bahwa mereka telah menjadi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai musuh politik bersama,” jelasnya.
Ditambahkannya, sikap parpol ini merupakan pilihan yang tepat dan masuk akal dengan situasi krisis politik di Aceh yang mengancam proses pembangunan perdamaian. Karena tidak tertutup kemungkinan jika kemudian Pemilukada ini dipaksakan akan berpengaruh dalam stabilitas politik dan keamanan di Aceh. “Tentunya stabilitas keamanan dan stabilitas politik harus dikedepankan daripada memaksakan Pemilukada di Aceh,” tuturnya.
Sementara itu, penilaian berbeda disampaikan oleh analis politik Aceh, Mashudi SR. Menurutnya, pertemuan elit parpol yang merekomendasikan Penundaan Pemiulukada yang digagas oleh Partai Aceh (PA) merupakan manuver politik partai tersebut untuk membentuk situasi politik sehingga publik terpengaruh untuk setuju dilakukannya penundaan Pemilukada. “Karena PA sadar betul bahwa jika Pemilukada dilaksanakan tepat waktu, maka dapat dipastikan Irwandi akan menang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, konskuensi penundaan Pemilukada bermakna bahwa akan ada seorang pejabat gubernur (Pj), dan ketika itu maka Irwandi Yusuf akan kehilangan kendali birokrasi dan sumber modal, yang secara otomatis akan berpengaruh pada mesin politik dan tingkat elektabilitas Irwandi dimata rakyat Aceh itu sendiri.
Penilaian ini disampaikan oleh analis politik dari Centra Politika, Gading HS, kepada Waspada Online, hari ini. Menurutnya, posisi Irwandi yang saat ini mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada Aceh melalui jalur independen, sudah dalam situasi terjepit.
Hal ini dikarenakan tidak ada satu partai pun yang secara lugas dan terang-terangan menyatakan untuk mengakomodasi adanya calon independen. “Secara tidak langsung sikap politik para pimpinan parpol yang ada di Aceh yang menghendaki adanya penundaan Pemilukada menjelaskan bahwa mereka telah menjadi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai musuh politik bersama,” jelasnya.
Ditambahkannya, sikap parpol ini merupakan pilihan yang tepat dan masuk akal dengan situasi krisis politik di Aceh yang mengancam proses pembangunan perdamaian. Karena tidak tertutup kemungkinan jika kemudian Pemilukada ini dipaksakan akan berpengaruh dalam stabilitas politik dan keamanan di Aceh. “Tentunya stabilitas keamanan dan stabilitas politik harus dikedepankan daripada memaksakan Pemilukada di Aceh,” tuturnya.
Sementara itu, penilaian berbeda disampaikan oleh analis politik Aceh, Mashudi SR. Menurutnya, pertemuan elit parpol yang merekomendasikan Penundaan Pemiulukada yang digagas oleh Partai Aceh (PA) merupakan manuver politik partai tersebut untuk membentuk situasi politik sehingga publik terpengaruh untuk setuju dilakukannya penundaan Pemilukada. “Karena PA sadar betul bahwa jika Pemilukada dilaksanakan tepat waktu, maka dapat dipastikan Irwandi akan menang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, konskuensi penundaan Pemilukada bermakna bahwa akan ada seorang pejabat gubernur (Pj), dan ketika itu maka Irwandi Yusuf akan kehilangan kendali birokrasi dan sumber modal, yang secara otomatis akan berpengaruh pada mesin politik dan tingkat elektabilitas Irwandi dimata rakyat Aceh itu sendiri.
Posted in: Aceh,Berita,Politik
