11:37 AM
Fadel Aziz Pase
BANDA ACEH – Maraknya aktivitas pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh menyebabkan Pemerintah Kota atau Pemko Banda Aceh menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Sapol PP dan WH) guna mengatasi dan menindak para pelaku pelanggar syariat di wilayah administratif Banda Aceh.
Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin, kepada Waspada Online menjelaskan tadi malam bahwa saat ini pihaknya hanya memiliki 150 personil Satpol PP dan WH untuk menjada persoalan-persoalan ketertiban dan juga menjaga kota ini dari para pelaku pelanggar syariat, dan jumlah ini sangat tidak signifikan untuk mengawasi 230 ribu masyarakat kota. “150 orang itu sangat tidak cukup untuk bisa mengatasi berbagai persoalan pelanggaran syariat dan juga ketertiban di kota saya” jelasnya.
Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin, kepada Waspada Online menjelaskan tadi malam bahwa saat ini pihaknya hanya memiliki 150 personil Satpol PP dan WH untuk menjada persoalan-persoalan ketertiban dan juga menjaga kota ini dari para pelaku pelanggar syariat, dan jumlah ini sangat tidak signifikan untuk mengawasi 230 ribu masyarakat kota. “150 orang itu sangat tidak cukup untuk bisa mengatasi berbagai persoalan pelanggaran syariat dan juga ketertiban di kota saya” jelasnya.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya sudah menghitung bahwa untuk menjaga ketertiban dan mengawasi persoalan-persoalan pelanggaran syariat di Banda Aceh setidaknya Pemko membutuhkan 500 personil Satpol PP dan WH. “Pemko sudah menghitung dengan jumlah 90 desa dan 9 kecamatan kami membutuhkan 500 personil, dan itu artinya anda tau sendirikan berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai para personil tersebut, dan untuk saat ini Pemko masih belum memiliki anggaran untuk itu,” terangnya
Namun Mawardi tetap optimis bahwa maraknya aktivitas pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh dapat diatas dengan peran serta dan tanggungjawab seluruh masyarakat. “Saya berharap kepada masyarakat dan para pemangku adat di desa-desa untuk benar-benar membantu pemerintah untuk menjaga kota ini dari para pelaku pelanggaran syariat Islam guna mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemuda Muhammadiyah Aceh yang tergabung dalam Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Banda Aceh (PEMA-PBA) menuntut walikota untuk menertibkan kemaksiatan yang terjadi di kota Banda Aceh. “Kami minta ditertibkan kafe-cafe yang dipinggir jalan dan cafe-cafe yang menyediakan lapak domino, dan menindak tegas para pelaku maksiat, serta menindak tegas pelaku khalwat yang menjamur di Banda Aceh,”kata Koordinator Lapangan Pemuda Muhammadiyah Aceh, Saifullah M. Isa
Dia juga mendesak agar pemerintah merazia serta menindak tegas para tunasusila yang berkeliaran dimalam hari serta menertibkan tempat-tempat wisata yang menurut mereka sangat rawan terjadinya kemaksiatan.
Namun Mawardi tetap optimis bahwa maraknya aktivitas pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh dapat diatas dengan peran serta dan tanggungjawab seluruh masyarakat. “Saya berharap kepada masyarakat dan para pemangku adat di desa-desa untuk benar-benar membantu pemerintah untuk menjaga kota ini dari para pelaku pelanggaran syariat Islam guna mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemuda Muhammadiyah Aceh yang tergabung dalam Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Banda Aceh (PEMA-PBA) menuntut walikota untuk menertibkan kemaksiatan yang terjadi di kota Banda Aceh. “Kami minta ditertibkan kafe-cafe yang dipinggir jalan dan cafe-cafe yang menyediakan lapak domino, dan menindak tegas para pelaku maksiat, serta menindak tegas pelaku khalwat yang menjamur di Banda Aceh,”kata Koordinator Lapangan Pemuda Muhammadiyah Aceh, Saifullah M. Isa
Dia juga mendesak agar pemerintah merazia serta menindak tegas para tunasusila yang berkeliaran dimalam hari serta menertibkan tempat-tempat wisata yang menurut mereka sangat rawan terjadinya kemaksiatan.
waspada.co.id
Posted in: Aceh,Berita
