Lhokseumawe – Mahasiswa Universitas Malikussaleh tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA), Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Hukum menilai aksi mahasiswa dari BEM Unimal di gedung rektorat sejak Senin sampai Kamis sarat kepentingan politis. Karena itu, kalangan mahasiswa ini menolak ikut bergabung dengan aksi yang dikoordinir BEM Unimal.
“Aneh, BEM Unimal hanya menyerang Pembantu Rektor III, ini patut diduga ada suatu permainan di belakang. Kabar yang kami terima, pada saat rapat persiapan aksi yang dilakukan pihak BEM, bila ada saran yang berlawan dengan mereka tidak diterima,” kata Presidium FKMA, Agam Khalilullah dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke Harian Aceh, Kamis (22/9).
FKMA berharap seluruh mahasiswa Unimal bisa mencerna secara jernih mengenai aksi tersebut, jangan sampai setelah melakukan aksi malah orang lain yang mengambil keuntungan pribadi. Agam menduga penyebab ingin dilengserkan Pembantu Rektor III Unimal karena menolak tekanan dari rezim lama. “Purek III menolak menggunakan anggaran 2011 dipakai melunasi semua anggaran tahun 2010 yang sudah bermasalah dan sekarang disidik oleh pihak Satreskrim Unit Tripikor Polres Lhokseumawe,” katanya.
Agam menyatakan saat ini yang harus difokuskan di Unimal bagaimana melakukan revolusi sistem. Begitu juga dengan fasilitas pendukung untuk kegiatan belajar yang minim, perpustakaan tidak lengkap dan masalah akreditasi Unimal. Jumlah program studi strata (S1) di Unimal yang terakreditasi A, kata dia, tidak ada satu jurusan pun, bahkan masih ada jurusan yang tidak memiliki akreditasi.
Jumlah staf pengajar bergelar doktor (S3), lanjut Agam, harus mencapai 25 persen, tapi di Unimal hanya ada sekitar 10 doktor. “Pertanyaannya, kenapa BEM Unimal tidak mengangkat kasus-kasus tersebut agar Unimal jadi lebih baik,” katanya.
Juru bicara GAM Unimal, Isbahanur mengatakan, pihaknya mendukung isu yang diangkat BEM Unimal dalam aksi tersebut yaitu menuntut transparansi anggaran 2011. Tapi, kata dia, tuntutan peserta aksi tidak menyeluruh sehingga pihaknya menolak bergabung. “Mestinya diperjelas secara keseluruhan, harus terbuka dari awal pelaksanaan hingga pertanggungjawaban secara transparan. Lalu, soal memecat atau mencopot Purek III, itu terlalu politis. Jangan-jangan menurunkan Purek III untuk menempatkan orang dari rezim lama yang bermasalah,” kata Isbahanur.
Penting jadi perhatian serius bagi semua mahasiswa Unimal saat ini, lanjut Isbahanur, mengawasi serta mengawal proses hukum terhadap kasus beasiswa tahun 2010 yang sedang disidik polisi agar semuanya diusut sampai tuntas tanpa tebang pilih. Termasuk persoalan dana pelaksanaan MTQ Mahasiswa dan anggaran kewirausahaan. “Mari kita kawal, jangan sampai oknum Unimal main mata dengan petugas kepolisian. Dan kalau anggaran 2011 juga bermasalah mari kita laporkan sama-sama ke polisi,” katanya.
Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal, Mahadir menambahkan, pihaknya tidak bergabung dan tidak sepakat dengan aksi yang dilakukan BEM Unimal, karena menilai aksi tersebut sangat politis. Mahadir menduga aksi ini punya hubungan erat dengan pemeriksaan kasus korupsi yang sedang diperiksa pihak kepolisian. “Kita duga aksi itu sebagai bentuk pengalihan isu, karena sampai hari ini BEM Unimal belum pernah menyatakan sikapanya terhadap advokasi kasus korupsi di Unimal,” kata Mahadir dalam pernyataan tertulis.
Mahadir menyatakan aksi dengan target untuk menurunkan Purek III bukan ide yang lahir dari pemikiran Organisasi Mahasiswa, tapi gagasan seorang oknum BEM Unimal. Senada dengan Isbahanur, Mahadir juga menilai penting jadi perhatian seluruh mahasiswa Unimal saat ini mengadvokasi bersama guna mengawal kasus korupsi beasiswa tahun 2010 yang sedang dalam penyidikan pihak Polres Lhokseumawe. “Polisi harus mengumumkan ke publik siapa saja tersangka yang ditetapkan,” katanya.
| Harian Aceh