10:05 PM
Fadel Aziz Pase
Dia mencontohkan, kalau ada proyek jalan atau proyek jembatan di Kabupaten Bireuen senilai Rp 2 miliar, kemudian anggota dewan dari daerah pemilihan di kabupaten tersebut mendapat jatah untuk dana aspirasi melalui proyek tersebut. “Begini, kalau ada proyek, maka kepala dinas, kontraktor atau pemborong dan anggota dewan akan membahas secara bersama-sama bagaimana proyek itu dikerjakan,” kata Mahyar.
Bagaimana dengan fee atau bonus? Menurut Mahyar itu jauh dari konteks pembicaraan. Tapi jatah 10 persen dari proyek itu tetap ada. Diakuinya mekanisme untuk penyerapan dana aspirasi ini panjang sekali. Sehingga butuh fungsi pengawasan dari anggota dewan terhadap semua proyek pembangunan di Aceh. Jelasnya dana aspirasi ini tidak bisa diambil kalau proyek pembangunannya tidak dibuat.
Sebenarnya setiap anggota DPRA yang berjumlah 69 orang itu dapat jatah dana aspirasi sebesar Rp 5 miliar. “Namun ada sebagian yang dipotong oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,” kata Mahyar yang mengaku tidak tahu untuk apa penggunaannya. Intinya memang fungsi pengawasan DPRA ini harus benar-benar berfungsi sehingga dana aspirasi ini betul-betul terserap.
Secara terpisah, Pjs Direktur GeRAK Aceh, Askhalani kepada The Globe Journal di kantor kerjanya, Kamis (14/7) mengatakan pandangan GeRAK Aceh terhadap dana aspirasi ini adalah pemicu utama penggerogotan anggaran Aceh. Menurutnya dana aspirasi ini sudah berjalan sejak tahun 2008.
“Semua program dari tahun 2008 sampai 2010 terkesan sudah selesai dilakukan, namun kenyataan dilapangan harus dilihat lagi,” kata Askhalani.
Terkait adanya pemotongan dana aspirasi oleh Gubernur Aceh itu tak lain ketika muncul konflik dikalangan elite. Dia memisalkan dana belanja sosial untuk kepentingan LSM-LSM musiman yang belum ditanda tangani oleh gubernur.
“Asumsinya ada seorang anggota dewan itu bisa memiliki dua bahkan tiga LSM yang nota bene nya akan mendapat bantuan dari APBA,” kata Askhalani memberikan contoh.
Sumber : theglobejournal
Posted in: Aceh,Berita
