Banda Aceh - Untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan di Aceh, Pemerintah Pusat mengucurkan dana bantuan sebesar Rp3,6 miliar sepanjang tahun 2011 ini. Dana miliaran itu merupakan bagian dari anggaran sebesar Rp1 triliun dalam upaya pengembangan sektor pertanian.
Anggota Komisi IV DPR-RI asal Aceh Marzuki Daud mengatakan, Pemeritah Pusat telah menggarkan dana sebesar Rp1 triliun untuk sektor pertanian di seluruh Indonesia. Dana tersebut diprioritaskan untuk pedesaan.
Dari dana Rp1 triliun yang telah di anggarkan untuk pertanian di seluruh wilayah Indonesia, Aceh mendapat dana sebesar Rp3,6 miliar untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).
Menurut Marzuki, program PUAP yang dilaksanakan harus sesuai dengan potensi wilayah masing-masing daerah. Kegiatan ini sebagai upaya Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia khususnya di Aceh dari sektor Pertanian. "Ini upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan," tegas Anggota DPR RI Marzuki Daud kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (15/7).
Dikatakan, selama ini kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Karenanya dengan pembamgunan ekonomi nasional yang berbasis pertanian di pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada pengurangan penduduk miskin.
Dengan program yang dikembangkan pemerintah ini dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani. Sebab, yang menjadi permasalahan mendasar dihadapi para petani selama ini adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah.
Gapoktan
Dalam upaya menekan kemiskinan petani, khusus untuk wilayah Aceh dilakukan melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan). Hingga tahun ini di Aceh baru terkumpul 306 Gapoktan dari 23 kabupaten/kota. Dana Rp3,6 miliar telah dan akan disalurkan.
"Pada Agustus nanti akan ada penambahan lagi sekitar 50 Gapoktan yang dananya bersumber dari dana aspirasi anggota DPR-RI asal Aceh, Partai Golkar dan Demokrat," jelas Marzuki membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di DPR-RI.
Dikatakan, dana yang diberikan pemerintah untuk masyarakat pedesaan melalui Kementerian Pertanian ini disalurkan langsung melalui bendahara Gapoktan masing-masing dan bersifat dana bergilir, sehingga uang tersebut akan berputar di pedesaan bersangkutan.
Marzuki yang juga anggota Komisi IV di DPR-RI menambahkan, sebelumnya Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian telah ada kesepakatan kerjasama untuk memberdayakan Gapoktan seluruh Indonesia. Dimana, masing-masing anggota memperoleh kesempatan mengajukan usulan dua Gapoktan untuk diberdayakan.
Dalam membina Gapoktan, tambah Marzuki, para kelompok tani akan mendapat bantuan bibit, pupuk, pemeliharaan ternak dan lain-lain. Dalam saluran dana Gapoktan ini, sama sekali tidak ada pungutan biaya satu rupiah pun untuk diusulkan sebagai Gapoktan.
Marzuki Daud yang juga Pimpinan Tim Pemantau Percepatan Pembangunan dan Pemertahan Aceh dan Papua menyebutkan, ada beberapa kemudahan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan bagi kelompok tani yang mengikuti program PUAP. "Melalui program ini diharapkan para petani kita bisa diberdayakan dengan maksimal. Kita akan kawal program itu dengan sebaik-baiknya," tegas Marzuki.
analisadaily.com
1:36 PM
Fadel Aziz Pase

Posted in:
