3:50 PM
Fadel Aziz Pase
ACEH TIMUR - Tandatangan masyarakat pendukung kandidat bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Aceh Timur terindikasi banyak palsu. Bahkan fotokopi KTP yang dilampirkan sebagai bukti dukungan kebanyakan diperoleh pihak kandidat tanpa izin dari pemegang kartu identitas itu sendiri.
Desa yang dijadikan sampel masing-masing Desa Alue Buloh Sa, Nicah Awe Simpang Ulim, Bintah Madat ,dan Desa Pantee Panah, Kecamaan Pantee Bidari. Sedangkan sejumlah desa dalam wilayah barat, yakni Kabupaten Aceh Timur, meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Madat dan Pantee Bidari.
Wakil Ketua Forum Keuchik Simpang Ulim yang juga PPS Desa Alue Buloh Sa, Boysal Arani, mengatakan dari sekitar 750 warga wajib memilih di Desa Alue Buloh Sa, 510 di antaranya diklaim sebagai pendukung lima pasangan kandidat calon bupat dan wakil bupati Aceh Timur dari jalur independen.
Pasangan itu masing-masing Zulkifli-Mastur Yahya, Tgk Ridwansyah-Tgk Ridwan, AK HT Banta Massa TM Jafar-Alaidin Mahmud Sayuti-Tgk Abdul Muthalib, dan Tgk Muslim Hasballah-IMarwi Umar. Anehnya, warga yang fotokopi KTP nya dilampirkan dalam berkas dukungan. Semuanya merasa tidak pernah menyerahkan KTP-nya ke pihak kandidat.
“Parahnya lagi, tandatangan masyarakat semuanya dipalsukan, termasuk tandatangan saya sendiri. Di samping itu, nama yang dicantumkan double. Satu orang mendukung lebih dari satu kandidat. Dan gilanya lagi, dua warga Alue Buloh Sa, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, yakni Alm Keuchik Juned dan Abdullah Raman, juga turut dilampirkan fotokopi KTP-nya, ” beber Boysal, tadi sore.
Hal senada juga disampaikan Nazaruddin, Keuchik Desa Nicah Awe, Kecamatan Simpang Ulim. Menurutnya, sebagian besar nama-nama warga Desa Nicah Awe yang dicantumkan beberapa pasangan kandidat dalam berkas dukungannya, tidak dikenal dan sama sekali bukan warga Nicah Awe.
“Di fotocopi KTP yang terlampir dalam berkas dukungan memang tertulis alamatnya Desa Nicah Awe, tapi setelah kami selidiki warga itu bukan warga kami. Namanya asing. Saya sendiri heran, darimana fotokopi KTP itu berasal. Jangan-jangan fotocopy KTP itu jadi-jadian alias palsu,” ujarnya.
Terkait kondisi ini, salah seorang warga yang merasa fotokopi KTPnya diambil secara ilegal, Abdul Wahab Leubee, warga Dusun Ladang Baro, Desa Bintah, Kecamatan Madat, mengaku keberatan.
Bahkan dia berencana melaporkan kandidat yang memakai fotokopi KTP-nya ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, pemalsuan tandatangan dan mengambil atau mempergunakan fotokopi KTP-nya tanpa izin.
“Ini sangat merugikan saya. Apalagi saya tercatat sebagai salah seorang kader Partai Aceh. Teman-teman mencemooh saya, bahkan menyangka saya berkhianat. Padahal, saya sendiri baru tahu masalah itu setelah pihak KIP melakukan verifikasi ke desa-desa. Karena itu, saya mendesak pihak berkompeten mengusut kasus ini sampai tuntas,” pinta Abdul.
Analis politik Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaky, yang dimintai tanggapannya terkait fenomena fotokopi KTP ilegal, menyatakan jika benar hal itu dilakukan para kandidat, maka tindakan tersebut sangat patut dikecam dan disesalkan. Sebab, belum menjadi pemimpin saja mereka sudah berani menipu, apalagi kelak kalau mereka terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.
“Para kandidat yang terbukti memalsukan tandatangan diberkas dukungan juga rawan digugat. Artinya, warga yang fotokopi-nya diambil tanpa izin atau merasa dirugikan, bisa menempuh upaya hukum dengan melaporkan kasus ini ke polisi,” kata Alfarlaky
Ia mengharapkan KIP meng clearkan masalah ini supaya semua tahapan pemilukada, khususnya di Aceh Timur, benar-benar bersih dan berjalan demokratis.
Ketua KIP Aceh Timur, Iskandar A Gani, membenarkan adanya indikasi pemalsuan tandatangan pendukung dalam berkas dukungan kandidat dari jalur Independen. Menurut Iskandar, fotocopi KTP yang terbukti diambil secara ilegal atau tandatangannya dipalsukan akan dianggap tidak sah, dan bagi pasangan yang tidak mencukupi kuota fotocopi KTP terpaksa digugurkan.
Desa yang dijadikan sampel masing-masing Desa Alue Buloh Sa, Nicah Awe Simpang Ulim, Bintah Madat ,dan Desa Pantee Panah, Kecamaan Pantee Bidari. Sedangkan sejumlah desa dalam wilayah barat, yakni Kabupaten Aceh Timur, meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Madat dan Pantee Bidari.
Wakil Ketua Forum Keuchik Simpang Ulim yang juga PPS Desa Alue Buloh Sa, Boysal Arani, mengatakan dari sekitar 750 warga wajib memilih di Desa Alue Buloh Sa, 510 di antaranya diklaim sebagai pendukung lima pasangan kandidat calon bupat dan wakil bupati Aceh Timur dari jalur independen.
Pasangan itu masing-masing Zulkifli-Mastur Yahya, Tgk Ridwansyah-Tgk Ridwan, AK HT Banta Massa TM Jafar-Alaidin Mahmud Sayuti-Tgk Abdul Muthalib, dan Tgk Muslim Hasballah-IMarwi Umar. Anehnya, warga yang fotokopi KTP nya dilampirkan dalam berkas dukungan. Semuanya merasa tidak pernah menyerahkan KTP-nya ke pihak kandidat.
“Parahnya lagi, tandatangan masyarakat semuanya dipalsukan, termasuk tandatangan saya sendiri. Di samping itu, nama yang dicantumkan double. Satu orang mendukung lebih dari satu kandidat. Dan gilanya lagi, dua warga Alue Buloh Sa, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, yakni Alm Keuchik Juned dan Abdullah Raman, juga turut dilampirkan fotokopi KTP-nya, ” beber Boysal, tadi sore.
Hal senada juga disampaikan Nazaruddin, Keuchik Desa Nicah Awe, Kecamatan Simpang Ulim. Menurutnya, sebagian besar nama-nama warga Desa Nicah Awe yang dicantumkan beberapa pasangan kandidat dalam berkas dukungannya, tidak dikenal dan sama sekali bukan warga Nicah Awe.
“Di fotocopi KTP yang terlampir dalam berkas dukungan memang tertulis alamatnya Desa Nicah Awe, tapi setelah kami selidiki warga itu bukan warga kami. Namanya asing. Saya sendiri heran, darimana fotokopi KTP itu berasal. Jangan-jangan fotocopy KTP itu jadi-jadian alias palsu,” ujarnya.
Terkait kondisi ini, salah seorang warga yang merasa fotokopi KTPnya diambil secara ilegal, Abdul Wahab Leubee, warga Dusun Ladang Baro, Desa Bintah, Kecamatan Madat, mengaku keberatan.
Bahkan dia berencana melaporkan kandidat yang memakai fotokopi KTP-nya ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, pemalsuan tandatangan dan mengambil atau mempergunakan fotokopi KTP-nya tanpa izin.
“Ini sangat merugikan saya. Apalagi saya tercatat sebagai salah seorang kader Partai Aceh. Teman-teman mencemooh saya, bahkan menyangka saya berkhianat. Padahal, saya sendiri baru tahu masalah itu setelah pihak KIP melakukan verifikasi ke desa-desa. Karena itu, saya mendesak pihak berkompeten mengusut kasus ini sampai tuntas,” pinta Abdul.
Analis politik Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaky, yang dimintai tanggapannya terkait fenomena fotokopi KTP ilegal, menyatakan jika benar hal itu dilakukan para kandidat, maka tindakan tersebut sangat patut dikecam dan disesalkan. Sebab, belum menjadi pemimpin saja mereka sudah berani menipu, apalagi kelak kalau mereka terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.
“Para kandidat yang terbukti memalsukan tandatangan diberkas dukungan juga rawan digugat. Artinya, warga yang fotokopi-nya diambil tanpa izin atau merasa dirugikan, bisa menempuh upaya hukum dengan melaporkan kasus ini ke polisi,” kata Alfarlaky
Ia mengharapkan KIP meng clearkan masalah ini supaya semua tahapan pemilukada, khususnya di Aceh Timur, benar-benar bersih dan berjalan demokratis.
Ketua KIP Aceh Timur, Iskandar A Gani, membenarkan adanya indikasi pemalsuan tandatangan pendukung dalam berkas dukungan kandidat dari jalur Independen. Menurut Iskandar, fotocopi KTP yang terbukti diambil secara ilegal atau tandatangannya dipalsukan akan dianggap tidak sah, dan bagi pasangan yang tidak mencukupi kuota fotocopi KTP terpaksa digugurkan.
Posted in: Aceh,Politik
